DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
PERATURAN
REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2018
MALADMINISTRASI DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN UNIVERSITAS LAKIDENDE OLEH MENTERI RISET,TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI DAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IX
Dokumen 344REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2013
HILANGNYA SURAT UKUR/GAMBAR SITUASI ATAS SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NO. 34/ 1978 KELURAHAN BIROBULI SELATAN A/N. MOEHD. IDRIS ROE YANG DIJADIKAN AGUNAN KREDIT PADA PT. BANK SULAWESI TENGAH SERTA HILANGNYA DOKUMEN PERTANAHAN YANG SAMA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU
Dokumen 279REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2013
PENGABAIAN KEWAJIBAN HUKUM MENTERI NEGARA BUMN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERKAIT PEMBERHENTIAN SDR. YASMAN HADI
Dokumen 351REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2014
MALADMINISTRASI DALAM PROSES PENERBITAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR ATAS NAMA PT. GOLDEN RAMA EXPRESS DAN PT. MITRA PROPERTIMAS
Dokumen 294REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2017
MALADMINISTRASI DALAM PENYELESAIAN STATUS KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH
264REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2014
Tentang tindakan Maladministrasi Berupa Perbuatan Melampaui Wewenang Wakil Bupati Bima Selaku Penyelenggarakan Tugas -Tugas Pemerintahan Sehari-hari di Kabupaten Bima Dalam Bentuk Penerbitan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/326.007.2014 tanggal 27 Januari 2014 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima atas nama A. Salam sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bolo, Kabupaten Bima, NTB menjadi guru pada SMP Negeri 5 Monta, Kabupaten Bima, NTB
Dokumen 347REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2018
MALADMINISTRASI DALAM PENYETARAAN IJAZAH DOKTOR (S3) LUAR NEGERI DAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DARI DOSEN MENJADI GURU BESAR ATAS NAMA JULYETA PAULINA AMELIA RUNTUWENE OLEH KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
Dokumen 356REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2014
MALADMINISTRASI DALAM PENERBITAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR: 171/648.DPTR/V/2007
Dokumen 243REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2014
MALADMINISTRASI DALAM PEMINDAHTUGASAN GURU SMA NEGERI I WONOSARI ATAS NAMA KUSRINI, Spd. MPd dkk
Dokumen 344REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2013
PERMASALAHAN KETIDAKJELASAN HAK ATAS BANTUAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BERUPA MANFAAT PENSIUN DENGAN ASAS UNIFORMULA BAGI KARYAWAN PT. TELKOM
Dokumen 341Pengunjung
565
Hari Ini
4869
Kemarin
30348
Seminggu
42112
Bulan Ini
779136
Tahun Ini
1726986
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
