DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "1"
REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2015
REKOMENDASI TENTANG MALADMINISTRASI DALAM PENANGANAN LAPORAN POLISI NO. POL.: LP-A/1265/X/2012/DIT RESKRIM UM TANGGAL 1 OKTOBER 2012 OLEH BADAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 193REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2013
MALADMINISTRASI DALAM PENYELESAIAN PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN ATAU PEKERJA DARI PT. PGNI YANG ANGGARAN PEMBAYARANNYA BERASAL DARI HASIL PENJUALAN ASET PT. PGNI
Dokumen 186REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2010
TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PERBAIKAN TEGANGAN LISTRIK DI PERUMAHAN KELAPA HIJAU RESIDENCE, JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN
Dokumen 214REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2013
MALADMINISTRASI DALAM PROSES PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP SOR. ITOP REPTIANTO SELAKU PEGAWAI TETAP PT. ASKES (PERSERO)
Dokumen 170REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2018
MALADMINISTRASI DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN UNIVERSITAS LAKIDENDE OLEH MENTERI RISET,TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI DAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IX
Dokumen 173REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2018
MALADMINISTRASI DALAM PENYETARAAN IJAZAH DOKTOR (S3) LUAR NEGERI DAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DARI DOSEN MENJADI GURU BESAR ATAS NAMA JULYETA PAULINA AMELIA RUNTUWENE OLEH KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
Dokumen 180REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2013
PERMASALAHAN KETIDAKJELASAN HAK ATAS BANTUAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BERUPA MANFAAT PENSIUN DENGAN ASAS UNIFORMULA BAGI KARYAWAN PT. TELKOM
Dokumen 179PERJANJIAN KERJA SAMA PKS 2015
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk. DENGAN OMBUDSMAN RI TENTANG PENJUALAN TIKET PENERBANGAN GARUDA INDONESIA UNTUK KORPORASI
Dokumen 220PERJANJIAN KERJA SAMA PKS 2021
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI DENGAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B GIANYAR TENTANG PENCEGAHAN MALADMINISTRASI TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B GIANYAR
Dokumen 191PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2020
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 201Pengunjung
645
Hari Ini
3352
Kemarin
18959
Seminggu
47506
Bulan Ini
730736
Tahun Ini
865291
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
