DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "2"
UNDANG-UNDANG UU 2009
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
Dokumen 2112UNDANG-UNDANG UU 2008
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 845REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2016
REKOMENDASI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KTP ELETRONIK (KTP-el)
Dokumen 531REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2016
REKOMENDASI TENTANG MALADMINISTRASI DALAM PENERBITAN PERIZINAN KEGIATAN PEMBANGUNAN APARTEMEN (WISMA SUSUN) LEXINGTON RESIDENCE JAKARTA SELATAN
Dokumen 498REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2015
REKOMENDASI TENTANG DUGAAN MALADMINISTRASI BERUPA TIDAK ADANYA TANGGAPAN DARI WALIKOTA BEKASI TERKAIT PENOLAKAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN APARTEMEN GRAND ICON
Dokumen 445REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2015
REKOMENDASI TENTANG MALADMINISTRASI DALAM PROSES PENANGKAPAN DAN PEMERIKSAAN MASYARAKAT OLEH BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
Dokumen 433REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2015
REKOMENDASI TENTANG MALADMINISTRASI DALAM PENANGANAN LAPORAN POLISI NO. POL.: LP-A/1265/X/2012/DIT RESKRIM UM TANGGAL 1 OKTOBER 2012 OLEH BADAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 425REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2020
MALADMINISTRASI ATAS BELUM TERLAKSANANYA PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL, KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN KULON PROGO, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GUNUNG KIDUL, DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
Dokumen 442REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2013
MALADMINISTRASI DALAM PENYELESAIAN PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN ATAU PEKERJA DARI PT. PGNI YANG ANGGARAN PEMBAYARANNYA BERASAL DARI HASIL PENJUALAN ASET PT. PGNI
Dokumen 437REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2010
TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PERBAIKAN TEGANGAN LISTRIK DI PERUMAHAN KELAPA HIJAU RESIDENCE, JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN
Dokumen 464Pengunjung
14511
Hari Ini
20401
Kemarin
80563
Seminggu
153906
Bulan Ini
999345
Tahun Ini
1947195
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
