Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Universitas Bengkulu tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kampus Merdeka Dalam Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen 228Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Sinergi Peningkatan Kualitas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Dokumen 265Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Sinergi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
Dokumen 244Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Semarang tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang
Dokumen 299Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Kudus tentang Sinergi Pengawas
Dokumen 260Nota Kesepakatan Sinergi antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Klaten tentang Sinergi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
Dokumen 258Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar tentang Sinergi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
Dokumen 230Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Grobogan tentang Peningkatan Kualitas Pneyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dokumen 255Kesepakatan Bersama antara Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Bidang Perhubungan
Dokumen 267Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Riau tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Universitas Muhammadiyah Riau
Dokumen 219
Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737