DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "3"
KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 345 Tahun 2022 Tentang Program Legislasi Ombudsman Republik Indonesia Perubahan Tahun 2020-2024 Dan Program Legislasi Ombudsman Republik Indonesia Prioritas Tahun 2023
Dokumen 329UNDANG-UNDANG UU 1999
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Dokumen 149UNDANG-UNDANG UU 2014
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Dokumen 188PERATURAN KEMENTERIAN 2022
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023
Dokumen 175UNDANG-UNDANG UU 2022
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
Dokumen 119PERATURAN KEMENTERIAN 2020
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer
Dokumen 161PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2022
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
Dokumen 160PERATURAN KEMENTERIAN 2018
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Dokumen 136MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepahaman Antara Universitas Airlangga Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Universitas Airlangga
Dokumen 140MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Kesepakatan Bersama Antara Ombudsman Republik Indonesia Dan PT. Tribun Digital Online Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Bersama Dan Penguatan Pengawasan Pelayanan Publik Dan/Atau Fasilitasi Acara Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen 134Pengunjung
1308
Hari Ini
1719
Kemarin
12728
Seminggu
72588
Bulan Ini
667224
Tahun Ini
801779
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
