DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "6"
SURAT EDARAN SE 2022
Surat Edaran Menpan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara
Dokumen 829PERATURAN PEMERINTAH PP 2008
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Dokumen 892PERATURAN KEMENTERIAN 2022
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
Dokumen 985PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2016
Peraturan Presiden 109 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Dokumen 820PERATURAN KEMENTERIAN 2016
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis
Dokumen 700PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2022
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
Dokumen 585PERATURAN KEMENTERIAN 2014
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Prantara Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya
Dokumen 551MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Pariaman Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Kota Pariaman
Dokumen 412MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia Dengan Universitas Negeri Gorontalo
Dokumen 432MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepahaman Antara DPRD Provinsi Maluku dan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 437Pengunjung
166
Hari Ini
13833
Kemarin
49005
Seminggu
119159
Bulan Ini
964598
Tahun Ini
1912448
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
