DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "PP"
REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2025
Maladministrasi Dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024/2025 Pada Jalur Prestasi Tingkat Sekolah Menengah Atas Se-Kota Palembang Oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Dan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Se-Kota Palembang
Dokumen 591PERJANJIAN KERJA SAMA PKS 2024
Perjanjian Kerja Sama Antara Ombudsman Republik Indonesia dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Peningkatan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 583SURAT EDARAN SE 2024
Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Personel Lainnya Bersertifikat Kompetensi, dan Pejabat Pembuat Komitmen Bersertifikat Kompetensi Tahun 2024
Dokumen Abstrak 1540PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2023
Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan
PERATURAN PEMERINTAH PP 2021
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
Dokumen 894KEPUTUSAN PRESIDEN KEPPRES 2000
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional
Dokumen 1029KEPUTUSAN PRESIDEN KEPPRES 1999
Keputusan Presiden Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman
Dokumen 695PERATURAN PEMERINTAH PP 2008
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Dokumen 887PERATURAN PEMERINTAH PP 2017
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Dokumen 736PERATURAN PEMERINTAH PP 2021
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Dokumen 766Pengunjung
7851
Hari Ini
8700
Kemarin
47292
Seminggu
113012
Bulan Ini
958451
Tahun Ini
1906302
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
