Rabu, 21 Mei 2025 15:22:38

DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN

Pencarian Dokumen

DOKUMEN TAGS "6"

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2024

Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 86 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024

Dokumen 390

PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2024

Peraturan Ombudsman Nomor 60 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen Abstrak 271

PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2023

Peraturan Ombudsman Nomor 56 Tahun 2023 tentang Satu Data Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen Abstrak 445

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023

Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Buton Utara tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara

Dokumen 325

SURAT EDARAN SE 2023

Surat Edaran Ketua Ombudsman Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pernyataan dan Sikap Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Keberadaan Ombudsman Muda Indonesia

Dokumen 897

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023

Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Pekanbaru tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

Dokumen 353

SURAT EDARAN SE 2023

Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya

Dokumen 920

UNDANG-UNDANG UU 2016

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dokumen 1335

SURAT EDARAN SE 2022

Surat Edaran Menpan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara

Dokumen 510

PERATURAN PEMERINTAH PP 2008

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dokumen 458

Pengunjung

2556

...

Hari Ini

2440

...

Kemarin

17579

...

Seminggu

48773

...

Bulan Ini

419248

...

Tahun Ini

1367098

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

JDIH