PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
Dokumen 153PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
Dokumen 239KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 169 TAHUN 2021 TENTANG KRITERIA KELULUSAN PELATIHAN PENJENJANGAN TINGKAT III ASISTEN OMBUDSMAN TAHUN 2021
Dokumen 264KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 156 TAHUN 2021 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 218UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Dokumen 178REKOMENDASI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KTP ELETRONIK (KTP-el)
Dokumen 191REKOMENDASI TENTANG MALADMINISTRASI DALAM PENERBITAN PERIZINAN KEGIATAN PEMBANGUNAN APARTEMEN (WISMA SUSUN) LEXINGTON RESIDENCE JAKARTA SELATAN
Dokumen 173Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah
Dokumen Abstrak 612PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG BUKU SAKU PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 170PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
Dokumen 252Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737