DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "OMI"
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tentang Peningkatan Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik
Dokumen 94MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 189SURAT EDARAN SE 2023
Surat Edaran Ketua Ombudsman Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pernyataan dan Sikap Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Keberadaan Ombudsman Muda Indonesia
Dokumen 845PERATURAN PEMERINTAH PP 2020
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara
PERATURAN KEMENTERIAN 2016
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
Dokumen 409MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepahaman Antara Komisi Yudisial Republik Indonesia Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Pengawasan Hakim Dan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Peradilan Bersih Dan Hakim Berintegritas
Dokumen 356REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2016
REKOMENDASI TENTANG BELUM DILAKSANAKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP OLEH MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI MENGENAI IJIN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
Dokumen 316PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PERPU 2020
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN
BUKU HUKUM 2021
Pelayanan Publik Berbasi Regional Complex Analysis
Dokumen Abstrak 414ARTIKEL HUKUM 2024
Revisi UU Ombudsman dan Pencegahan Korupsi
Dokumen 905Pengunjung
30
Hari Ini
2509
Kemarin
14355
Seminggu
150113
Bulan Ini
363909
Tahun Ini
1311759
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
