Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Tegal tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal
Dokumen 218Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Pekalongan tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
Dokumen 210Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Samarinda dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
Dokumen 243Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Denpasar tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
Dokumen 213Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Palangka Raya tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya
Dokumen 225Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Cirebon dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon
Dokumen 225Nota Kesepakatan antara Ombudsman RI dan Pemerintah Kota Magelang tentang Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
Dokumen 261Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Ternate Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate
Dokumen 349Nota Kesepakatan Antara Ombudsman Republik Indonesia Dan Pemerintah Kota Surakarta Tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
Dokumen 378Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Pariaman Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Kota Pariaman
Dokumen 372Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737