Senin, 24 November 2025 23:02:48

DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN

Pencarian Dokumen

DOKUMEN TAGS "PEDOMAN"

PERATURAN KEMENTERIAN 2011

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2011

Dokumen 806

PERATURAN KEMENTERIAN 2011

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMETAAN PEMANGKU KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

Dokumen 890

PERATURAN KEMENTERIAN 2011

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2011 TENTANG PENDOMAN UMUM HUBUNGAN MEDIA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

Dokumen 716

PERATURAN KEMENTERIAN 2012

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Dokumen 1156

PERATURAN KEMENTERIAN 2012

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENAMAAN, SINGKATAN, DAN AKRONIM INSTANSI PEMERINTAH

Dokumen 786

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2019

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 144 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PROGRAM ARSIP VITAL DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen 599

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2019

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen Abstrak 719

PERATURAN KEMENTERIAN 2011

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 67 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN EVALUASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH

Dokumen 790

PERATURAN KEMENTERIAN 2018

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN EVALUASI KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH

Dokumen 1210

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 323 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI INSAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen 499

Pengunjung

3345

...

Hari Ini

3140

...

Kemarin

37105

...

Seminggu

202171

...

Bulan Ini

1231248

...

Tahun Ini

2179098

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

JDIH