DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
PERATURAN
KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2020
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 175 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELANGGARAN INTERNAL (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 325KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2018
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 14/ORI-SK/I/2018 Tentang Pembentukan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jakarta Raya Di Jakarta
Dokumen 411KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2017
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 022/ORI-SK/III/2017 TENTANG PENATAAN KEMBALI WILAYAH KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH
Dokumen 375KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2010
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 49/ORI-SK/X/2010 Tentang Pembentukan Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Wilayah Provinsi Jawa Barat Di Bandung, Wilayah Provinsi Jawa Timur Di Surabaya, Wilayah Provinsi Papua Di Jayapura, Dan Wilayah Kalimantan Selatan Di Banjarmasin
Dokumen 465KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2016
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 053/ORI-SK/VI/2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN UTARA DI TARAKAN
Dokumen 303KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2013
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 022/ORI-SK/III/2013 TENTANG PEMBENTUKAN PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI JAMBI, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, PROVINSI BENGKULU, PROVINSI BANTEN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, PROVINSI GORONTALO, PROVINSI MALUKU UTARA, PROVINSI PAPUA BARAT, DAN PROVINSI SULAWESI BARAT
Dokumen 386KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2012
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 022/ORI-SK/I/2012 Tentang Pembentukan Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di 10 (Sepuluh) Provinsi
Dokumen 534KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2012
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 02/ORI-SK/I/2012 Tentang Pembentukan Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali Di Kota Denpasar, Provinsi Sulawesi Selatan Di Kota Makassar, Provinsi Kepulauan Riau Di Kota Batam, Provinsi Maluku Di Kota Ambon, Dan Provinsi Kalimantan Timur Di Kota Samarinda
Dokumen 435KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2020
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP LAPORAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 393KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2020
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PENEMPATAN ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM KELOMPOK KEASISTENAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 360Pengunjung
194
Hari Ini
4869
Kemarin
29977
Seminggu
41741
Bulan Ini
778765
Tahun Ini
1726615
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
