Jumat, 3 Oktober 2025 18:02:44

DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN

Pencarian Dokumen

DOKUMEN TAGS "01"

PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2016

Peraturan Ombudsman Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman

Dokumen 590

PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2016

Peraturan Ombudsman Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Ombudsman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Insentif Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen 672

PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2017

Peraturan Ombudsman Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Ombudsman Nomor 5 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman

Dokumen 636

PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2017

Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan

Dokumen 2485

PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2017

Peraturan Ombudsman Nomor 27 Tahun 2017 tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Internal (Whistleblowing System) Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen 1087

PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2017

Peraturan Ombudsman Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Ombudsman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Insentif Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen 701

PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2018

Peraturan Ombudsman Nomor 30 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen Abstrak 1240

PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2018

Peraturan Ombudsman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus

Dokumen Abstrak 944

PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2018

Peraturan Ombudsman Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kantor Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen Abstrak 630

PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2018

Peraturan Ombudsman Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Ombudsman Nomor 21 Tahun 2016 tentang Besaran Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, serta Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Jiwa Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen 642

Pengunjung

4011

...

Hari Ini

3193

...

Kemarin

23638

...

Seminggu

10333

...

Bulan Ini

855772

...

Tahun Ini

1803622

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

JDIH