DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "19"
UNDANG-UNDANG UU 2003
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Dokumen 4452MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
Dokumen 342MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Perkumpulan Program Studi Ilmu Lingkungan tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Lingkungan Hidup
Dokumen 280KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 192 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 50 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengangkatan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 327KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2024
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 194 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Penanganan Laporan/Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 1859KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2023
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 199 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 133 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 842PERATURAN KEMENTERIAN 2019
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
Dokumen Abstrak 843KEPUTUSAN PRESIDEN KEPPRES 1999
Keputusan Presiden Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman
Dokumen 700UNDANG-UNDANG UU 2016
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Dokumen 5870PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2019
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia
Dokumen 3318Pengunjung
313
Hari Ini
13833
Kemarin
49152
Seminggu
119306
Bulan Ini
964745
Tahun Ini
1912595
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
