DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "19"
PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2019
Peraturan Ombudsman Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen Abstrak 697PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2015
Peraturan Ombudsman Nomor 19 Tahun 2015 tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (Whistleblowing System) Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 521KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2020
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 190 TAHUN 2020 TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 516PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2019
Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen Abstrak 1209PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2019
Peraturan Ombudsman Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Ombudsman
Dokumen Abstrak 1259PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2019
Peraturan Ombudsman Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Ombudsman Nomor 6 Tahun 2010 tentang Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen Abstrak 658MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
Dokumen 533KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2019
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 031/ORI-SK/II/2019 TENTANG PENGAMPU UNIT KERJA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 475BUKU UMUM 2019
Disrupsi Pelayanan Publik
Dokumen Abstrak 501INTRUKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA 2019
Intruksi Ketua Ombudsman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 509Pengunjung
12939
Hari Ini
8700
Kemarin
52379
Seminggu
118099
Bulan Ini
963539
Tahun Ini
1911389
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
