DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "2"
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pendayagunaan dan Reformassi Birokrasi, Kementerian Dalam Negari, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kantor Staf Presiden dengan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Sinergi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Menggunakan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
Dokumen 612MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepakatan Antara Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
Dokumen 384MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepakatan Antara Ombudsman Republik Indonesia Dan Pemerintah Kota Padang Panjang Tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kota Padang Panjang
Dokumen 417MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Padang Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen 407PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2022
Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Kerja Sama Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen Abstrak 893PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2022
Peraturan Ombudsman Nomor 54 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen Abstrak 861REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2022
Rekomendasi Tentang Maladministrasi Atas Belum Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Dokumen 700PERATURAN PEMERINTAH PP 2017
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Dokumen 772UNDANG-UNDANG UU 2014
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Dokumen 914PERATURAN PEMERINTAH PP 2021
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Dokumen 808Pengunjung
18655
Hari Ini
22703
Kemarin
104214
Seminggu
180753
Bulan Ini
1026193
Tahun Ini
1974043
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
