Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
Dokumen 433Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 022/ORI-SK/III/2017 tentang Penataan Kembali Wilayah Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah
Dokumen 631Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 596Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pengampu Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 784Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pengampu Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 558Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 117 Tahun 2022 tentang Daftar Arsip Vital di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 631Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 120 Tahun 2022 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2022
Dokumen 568Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 214 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik Penanganan Laporan/ Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 1091Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 140/ORI-SK/VI/2018 tentang Standar Pelayanan Penanganan Laporan/Pengaduan Masyarakat Terkait Pelayanan Publik di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 1033Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
Dokumen 894 
                        Hari Ini
 
                        Kemarin
 
                        Seminggu
 
                        Bulan Ini
 
                        Tahun Ini
 
                        Total
 
                Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737