DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "22"
KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2023
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.HN.03.05 Tahun 2023 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2022
Dokumen 348PERATURAN KEMENTERIAN 2022
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen 261PERATURAN KEMENTERIAN 2022
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan
Dokumen 223KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-1.HN.03.08 Tahun 2022 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Tahun 2021
Dokumen 307REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2022
Rekomendasi Nomor: 0002/RM.03.01/0750.2015/XII/2022 tentang Maladministrasi Atas Belum Diberikannya Informasi Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Berupa Dokumen Hak Guna Usaha (HGU) Kepada Forest Watch Indonesia Walaupun Telah Terdapat Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Dokumen 275REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2022
Rekomendasi Nomor: 0003/RM.03.01/XII/2022 tentang Maladministrasi Oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam Penyelesaian Pemberian Kompensasi Kerugian Atas Kerusakan 5 (Lima) Unit Ruko Milik Warga Akibat Dampak Dari Ambruknya Dermaga Sambas Tahun 2014
Dokumen 194PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2022
Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
Dokumen 183SURAT EDARAN SE 2022
Surat Edaran Menpan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara
Dokumen 158KEPUTUSAN PRESIDEN KEPPRES 2022
Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2022 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023
Dokumen 182PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PERPU 2022
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Dokumen 176Pengunjung
713
Hari Ini
1490
Kemarin
15261
Seminggu
17112
Bulan Ini
700342
Tahun Ini
834897
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
