DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "23"
KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 123 Tahun 2022 tentang Tim Pengelola Pengaduan Internal (Whistleblowing System) di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 87INTRUKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA 2023
Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Nomor 3.2.3 Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2022
Dokumen 222MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Universitas Negeri Medan tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Universitas Negeri Medan
Dokumen 391MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kutai Barat dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Dokumen 413MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Bontang dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang
Dokumen 334MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepahaman antara Universitas Indonesia (UIN) Antasari Banjarmasin
Dokumen 295MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Universitas Indonesia tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Indonesia
Dokumen 281MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepahaman antara Universitas Lambung Mangkurat
Dokumen 358MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
Dokumen 261MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Indragiri hilir tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
Dokumen 282Pengunjung
13805
Hari Ini
13833
Kemarin
62645
Seminggu
132799
Bulan Ini
978238
Tahun Ini
1926088
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
