Minggu, 10 November 2024 06:50:32
Mohon Maaf kami sampaikan kepada pengguna JDIH Ombudsman jika terdapat beberapa dokumen hukum yang eror, kami masih dalam pemulihan dampak dari Hacker Server PDN KOMINFO. Jika perlu akses dokumen hukum dapat menghubungi Pengelola JDIH Ombudsman. Terima kasih
Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Ombudsman Republik Indonesia

DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN

Pencarian Dokumen

DOKUMEN TAGS "23"

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2023

Maladministrasi oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Terkait Pemberhetian Perangkat Desa melalui Evaluasi Kinerja dan/atau Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Tahun 2021

Dokumen 204

PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2023

Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan

Dokumen Abstrak 3256

PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2023

Peraturan Ombudsman Nomor 56 Tahun 2023 tentang Satu Data Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen Abstrak 231

PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2023

Peraturan Ombudsman Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Ombudsman Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen Abstrak 1378

UNDANG-UNDANG UU 2023

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Dokumen 448

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2023

Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 199 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 133 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen 417

PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2023

Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen 575

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2023

Maladministrasi Atas Belum Terselesaikannya Persoalan Penghunian Bangunan Eks Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah (PEPELRADA) di Kota Probolinggo

Dokumen 350

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023

Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Muna Barat tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat

Dokumen 154

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023

Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Dokumen 185

Pengunjung

424

...

Hari Ini

1490

...

Kemarin

14972

...

Seminggu

16823

...

Bulan Ini

700053

...

Tahun Ini

834608

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

JDIH