DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "PEMKAB"
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Sukamara tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara
Dokumen 448MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
Dokumen 328MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Murung Raya tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya
Dokumen 472MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Lamandau tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau
Dokumen 433MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Kapuas tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas
Dokumen 489MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
Dokumen 554MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Katingan tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
Dokumen 393MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
Dokumen 328MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Barito Timur tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Dokumen 401MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
Dokumen 428Pengunjung
3727
Hari Ini
3441
Kemarin
30660
Seminggu
64137
Bulan Ini
1316311
Tahun Ini
2264161
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
