Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
Dokumen 275Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Banyumas tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Dokumen 251Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah
Dokumen 211Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Sinergi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
Dokumen 236Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Semarang tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang
Dokumen 296Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Kudus tentang Sinergi Pengawas
Dokumen 257Nota Kesepakatan Sinergi antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Klaten tentang Sinergi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
Dokumen 252Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar tentang Sinergi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
Dokumen 226Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Grobogan tentang Peningkatan Kualitas Pneyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dokumen 248Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
Dokumen 271
Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737