DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
ARTIKEL
OPINI PAKAR HUKUM 2024
Para Kepala Daerah Terpilih Harus Kurangi Kemiskinan Lewat 7 Cara
Dokumen Abstrak 48ARTIKEL HUKUM 2024
Kado Rakernas II Ombudsman RI : Menangkap Nafas Konteks Sosial Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen Abstrak 52ARTIKEL HUKUM 2024
Tinjauan Normatif Penerapan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombdusman Republik Indonesia
Dokumen Abstrak 294ARTIKEL HUKUM 2024
Komplain Layanan Obat JKN di NTT
Dokumen 450ARTIKEL HUKUM 2024
Problematika Tata Kelola ASN di Masa Pemerintahan Transisi
Dokumen 453ARTIKEL HUKUM 2024
Pelayanan Publik Anti Kritik
Dokumen 457ARTIKEL HUKUM 2024
Realitas Layanan Kapal ASDP NTT
Dokumen 356ARTIKEL HUKUM 2024
Ironi Jaminan Kesehatan Berbasis Administrasi dan Waktu
Dokumen 328ARTIKEL HUKUM 2024
Pengawasan Pelayanan Publik: Wawasan Kebangsaan, Demokrasi dan Pembangunan
Dokumen 479ARTIKEL HUKUM 2024
Revisi UU Ombudsman dan Pencegahan Korupsi
Dokumen 715Pengunjung
1064
Hari Ini
1925
Kemarin
18314
Seminggu
48378
Bulan Ini
795813
Tahun Ini
930368
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
