Jumat, 23 Mei 2025 15:06:40

DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN

Pencarian Dokumen

DOKUMEN TAGS "LAYANAN"

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023

Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan

Dokumen 129

PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2024

Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen 154

PERJANJIAN KERJA SAMA PKS 2024

Perjanjian Kerja Sama Antara Ombudsman Republik Indonesia dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat tentang Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat

Dokumen 308

PERJANJIAN KERJA SAMA PKS 2024

Perjanjian Kerja Sama Antara Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dokumen 333

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2024

Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 194 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Penanganan Laporan/Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen 1194

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2024

Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 201 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Pelayanan Konsultasi dan Penerimaan Laporan

Dokumen 671

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022

Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 214 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik Penanganan Laporan/ Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen 727

UNDANG-UNDANG UU 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Dokumen 632

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2019

REKOMENDASI TENTANG MALADMINISTRASI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DALAM PELAYANAN IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN STASIUN PENGISIAN BULK ELPIJI ATAS NAMA PT. ANUGRAH DJAM SEJATI

Dokumen 618

UNDANG-UNDANG UU 2009

UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Dokumen 1038

Pengunjung

2368

...

Hari Ini

5656

...

Kemarin

22404

...

Seminggu

57831

...

Bulan Ini

428306

...

Tahun Ini

1376156

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

JDIH