DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "02"
PERATURAN PEMERINTAH PP 2021
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
Dokumen 560KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2023
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 239 tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023
Dokumen 597PERATURAN KEMENTERIAN 2020
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan
Dokumen 535MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Pekanbaru tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
Dokumen 366PERATURAN KEMENTERIAN 2023
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
Dokumen 427PERATURAN KEMENTERIAN 2020
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
Dokumen 538PERATURAN KEMENTERIAN 2023
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen 393PERATURAN KEMENTERIAN 2022
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen 904PERATURAN KEMENTERIAN 2022
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan
Dokumen 544KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-1.HN.03.08 Tahun 2022 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Tahun 2021
Dokumen 573Pengunjung
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
