... ...
Minggu, 24 November 2024 08:19:30
Mohon Maaf kami sampaikan kepada pengguna JDIH Ombudsman jika terdapat beberapa dokumen hukum yang eror, kami masih dalam pemulihan dampak dari Hacker Server PDN KOMINFO. Jika perlu akses dokumen hukum dapat menghubungi Pengelola JDIH Ombudsman. Terima kasih
Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Ombudsman Republik Indonesia

DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN

Pencarian Dokumen

DOKUMEN TAGS "02"

2020

Peraturan Ombudsman Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
PO 2020 45 benturan kepentingan
Dokumen Abstrak 296

2020

Peraturan Ombudsman Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020-2024
PO 2020 44 renstra
Dokumen Abstrak 346

2020

Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia
PO 2020 sotk 43
Dokumen Abstrak 1284

2020

Peraturan Ombudsman Nomor 42 Tahun 2020 tentang Persyaratan, Penetapan Penjenjangan, dan Pengembangan Karier Asisten Ombudsman RI
penjenjangan asisten PO 2020 42
Dokumen Abstrak 1245

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA TENTANG PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
2021 Ombudsman 20 MoU UniversitasMuhammadiyahSurabaya
Dokumen 348

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
2021 Ombudsman 19 MoU UniversitasDiponegoro
Dokumen 229

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR TENTANG SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
2021 Ombudsman pelayananpublik Penyelengaraan MoU KotaDenpasar 18
Dokumen 212

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR TENTANG SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
2021 Ombudsman pelayananpublik 17 Penyelengaraan MoU PemkabGianyar
Dokumen 195

KEPUTUSAN PRESIDEN KEPPRES 2020

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
2020 11 Kepres KeputusanPresiden
Dokumen 175

KEPUTUSAN PRESIDEN KEPPRES 2002

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2002 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA , ANGGOTA, TENAGA TIM ASISTENSI, DAN STAF ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL
2002 Kepres KeputusanPresiden 66
Dokumen 158

Pengunjung

560

...

Hari Ini

1849

...

Kemarin

19403

...

Seminggu

49270

...

Bulan Ini

732500

...

Tahun Ini

867055

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

Tautan

...

JDIH

Social Links

Facebook Instagram