Kamis, 30 Oktober 2025 02:39:21

DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN

Pencarian Dokumen

DOKUMEN TAGS "08"

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023

Nota Kesepahaman antara Asosiasi Program Studi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Peningkatan Kualitas Publik di Seluruh Program Studi Ilmu Hukum Muhammadiyah

Dokumen 268

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2023

Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 308 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen Abstrak 963

UNDANG-UNDANG UU 2008

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dokumen 701

PERATURAN PEMERINTAH PP 2008

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dokumen 907

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022

Nota Kesepakatan Antara Ombudsman Republik Indonesia Dan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan

Dokumen 494

PERATURAN KEMENTERIAN 2008

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PER/220/M.PAN/7/2008 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN ANGKA KREDITNYA

Dokumen 477

PERATURAN KEMENTERIAN 2008

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PER/05/M.PAN/03/2008 TENTANG STANDAR AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Dokumen 807

PERATURAN KEMENTERIAN 2008

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PER/04/M.PAN/03/2008 TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Dokumen 595

UNDANG-UNDANG UU 2008

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Dokumen 500

UNDANG-UNDANG UU 2008

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen 16747

Pengunjung

2144

...

Hari Ini

20401

...

Kemarin

68196

...

Seminggu

141539

...

Bulan Ini

986978

...

Tahun Ini

1934828

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

JDIH