Nota Kesepahaman Antara Universitas Muhammadiyah Kendari dan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 450Nota Kesepahaman Antara Komisi Aparatur Sipil Negara Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Pengawasan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sitem Merit
Dokumen 422Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia Dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Koordinasi Tugas Dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia Dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Terkait Pengawasan Pelayanan Publik
Dokumen 442Nota Kesepahaman Antara Universitas Islam "45" (UNISMA) Bekasi Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Universitas Islam "45"
Dokumen 416Nota Kesepakatan Antara Ombudsman Republik Indoensia dan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
Dokumen 417Kesepakatan Bersama Antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Kendari
Dokumen 485Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia Dan Sekolah Tinggi Teknologi Migas Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Sekolah Tinggi Teknologi Migas
Dokumen 369Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia Dengan Universitas Balikpapan Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Universitas Balikpapan
Dokumen 418Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia Dan Universitas Islam Malang Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Universitas Islam Malang
Dokumen 359Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia Dengan Universitas Negeri Gorontalo
Dokumen 463
Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737