DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "2021"
PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2021
Peraturan Ombudsman Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen Abstrak 935PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2021
Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen Abstrak 1415PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2021
Peraturan Ombudsman Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 35 Tahun 2018 tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen Abstrak 1668PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2021
Peraturan Ombudsman Nomor 49 Tahun 2021 tentang Keprotokolan Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen Abstrak 888MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA TENTANG PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Dokumen 774MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
Dokumen 733MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR TENTANG SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
Dokumen 582MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR TENTANG SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
Dokumen 522KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN INTERNAL (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 747BUKU HUKUM 2021
Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia
Dokumen 663Pengunjung
1568
Hari Ini
5047
Kemarin
45289
Seminggu
161396
Bulan Ini
1190473
Tahun Ini
2138323
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
