DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "2021"
PERATURAN KEMENTERIAN 2021
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2021 TENTANG EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Dokumen 1492PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2021
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 605KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 323 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI INSAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 396KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 169 TAHUN 2021 TENTANG KRITERIA KELULUSAN PELATIHAN PENJENJANGAN TINGKAT III ASISTEN OMBUDSMAN TAHUN 2021
Dokumen 540KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 171 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 649KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 156 TAHUN 2021 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 939KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 345 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS PENUGASAN DAN NASKAH DINAS LAINNYA DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 839KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 344 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN LAPORAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 2023PERJANJIAN KERJA SAMA PKS 2021
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI DENGAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B GIANYAR TENTANG PENCEGAHAN MALADMINISTRASI TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B GIANYAR
Dokumen 477PERATURAN PEMERINTAH PP 2021
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2O2I TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG PENGHASII-AN, UANG KEHORMATAN, DAN HAK-HAK LAIN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 661Pengunjung
865
Hari Ini
13833
Kemarin
49704
Seminggu
119858
Bulan Ini
965297
Tahun Ini
1913147
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
