DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "28"
KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2025
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 286 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola Pengaduan Internal (Whistleblowing System) di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 287MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Bontang dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang
Dokumen 447MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Dokumen 367UNDANG-UNDANG UU 2022
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
Dokumen 895MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepakatan Antara Ombudsman Republik Indonesia Dan Pemerintah Kota Surakarta Tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
Dokumen 480MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepahaman Antara Universitas Ahmad Dahlan dengan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 491PERATURAN PEMERINTAH PP 2018
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah
Dokumen 1173PERATURAN KEMENTERIAN 2012
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Dokumen 927PERATURAN KEMENTERIAN 2011
PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PEODMAN UMUM KOMUNIKASI ORGANISASI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
Dokumen 554UNDANG-UNDANG UU 1999
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
Dokumen 949Pengunjung
1481
Hari Ini
3726
Kemarin
32815
Seminggu
204033
Bulan Ini
1233110
Tahun Ini
2180960
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
