DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "8"
PERATURAN KEMENTERIAN 2008
PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PER/05/M.PAN/03/2008 TENTANG STANDAR AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
Dokumen 1057PERATURAN KEMENTERIAN 2008
PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PER/04/M.PAN/03/2008 TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
Dokumen 747PERATURAN KEMENTERIAN 2012
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENAMAAN, SINGKATAN, DAN AKRONIM INSTANSI PEMERINTAH
Dokumen 812UNDANG-UNDANG UU 2008
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Dokumen 648UNDANG-UNDANG UU 1999
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
Dokumen 1157UNDANG-UNDANG UU 2008
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 20000PERATURAN KEMENTERIAN 2019
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
Dokumen 866PERATURAN KEMENTERIAN 2018
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN EVALUASI KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH
Dokumen 1315PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2017
PERATURAN PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN
Dokumen 792PERATURAN KEMENTERIAN 2021
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2021 TENTANG EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Dokumen 1967Pengunjung
992
Hari Ini
3441
Kemarin
27927
Seminggu
61405
Bulan Ini
1313578
Tahun Ini
2261429
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
