DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "ARSIP"
PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2017
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis
Dokumen 289PERATURAN KEMENTERIAN 2016
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis
Dokumen 187PERATURAN KEMENTERIAN 2014
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis
Dokumen 204KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022
Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 258KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 288KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 117 Tahun 2022 tentang Daftar Arsip Vital di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 301KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2019
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 144 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PROGRAM ARSIP VITAL DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 232KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2019
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen Abstrak 242KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 215PERATURAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN 2019
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan
Dokumen 242Pengunjung
937
Hari Ini
2366
Kemarin
20609
Seminggu
52013
Bulan Ini
735243
Tahun Ini
869798
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
