Para Kepala Daerah Terpilih Harus Kurangi Kemiskinan Lewat 7 Cara
Dokumen Abstrak 347Pedoman Pembentukan Pengelolaan Pengaduan
Dokumen 680Standar Pelayanan Publik untuk Republik sesuai UU 25 Tahun 2009
Dokumen Abstrak 782Diskriminasi Pelayanan Publik
Dokumen Abstrak 501Map Kuning (Catatan Ombudsman RI Kalimantan Selatan)
Dokumen Abstrak 529Ombudsman dan Praktik Pelayanan Publik di Daerah
540Temuan dan Saran Ombudsman Untuk Perbaikan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
Dokumen 1224Ombudsman Indonesia : masa lalu, sekarang dan masa mendatang
Dokumen Abstrak 600Ombudsman dan Pemulihan Kerugian Masyarakat
Dokumen 1035Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba
Dokumen 506Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737