Diskriminasi Pelayanan Publik
Dokumen Abstrak 501Map Kuning (Catatan Ombudsman RI Kalimantan Selatan)
Dokumen Abstrak 529Temuan dan Saran Ombudsman Untuk Perbaikan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
Dokumen 1224Ombudsman Indonesia : masa lalu, sekarang dan masa mendatang
Dokumen Abstrak 605Ombudsman dan Pemulihan Kerugian Masyarakat
Dokumen 1035Panduan Investigasi untuk Ombudsman Indonesia
Dokumen Abstrak 829Disrupsi Pelayanan Publik
Dokumen Abstrak 467Ombudsman VS Maladministrasi : Kenali Dulu Baru Benahi
Dokumen Abstrak 481Urgensi Perluasan Kewenangan Ombudsman Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Maladministrasi Perizinan Daerah
Dokumen 1162ANALISIS PELAKSANAAN REKOMENDASI OMBUDSMAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGAWAS KEBIJAKAN PUBLIK
Dokumen 833Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737