PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 1188PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKj) OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 475NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA TENTANG PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Dokumen 632NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
Dokumen 496NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR TENTANG SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
Dokumen 441NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR TENTANG SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
Dokumen 404Potret Akses Pengaduan Pelayanan Publik
Dokumen Abstrak 375Ombudsprudensi Tahun 2023 (4 Jilid)
Dokumen Abstrak 445Kompilasi Peraturan Ombudsman: peraturan yang masih berlaku di tahun 2022
Dokumen Abstrak 619Catatan dari Ombudsman
Dokumen Abstrak 553Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737