Jumat, 3 Oktober 2025 09:41:38

DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN

Pencarian Dokumen

DOKUMEN TAGS "OMBUDSMAN"

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2019

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen Abstrak 523

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 156 TAHUN 2021 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen 855

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 345 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS PENUGASAN DAN NASKAH DINAS LAINNYA DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen 772

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 344 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN LAPORAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen 1962

UNDANG-UNDANG UU 2008

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen 791

PERJANJIAN KERJA SAMA PKS 2015

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk. DENGAN OMBUDSMAN RI TENTANG PENJUALAN TIKET PENERBANGAN GARUDA INDONESIA UNTUK KORPORASI

Dokumen 466

PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2020

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen 405

PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2020

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen 438

PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2015

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN TATA CARA PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen 388

PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2019

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen 643

Pengunjung

1657

...

Hari Ini

3193

...

Kemarin

21283

...

Seminggu

7978

...

Bulan Ini

853417

...

Tahun Ini

1801267

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

JDIH