DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
PERATURAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MoU 2022
Nota Kesepakatan Antara Ombudsman Republik Indonesia Dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Dokumen 116MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MoU 2021
Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pendayagunaan dan Reformassi Birokrasi, Kementerian Dalam Negari, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kantor Staf Presiden dengan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Sinergi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Menggunakan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
Dokumen 238MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MoU 2022
Nota Kesepakatan Antara Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
Dokumen 121MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MoU 2022
Nota Kesepakatan Antara Ombudsman Republik Indonesia Dan Pemerintah Kota Padang Panjang Tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kota Padang Panjang
Dokumen 124MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MoU 2022
Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Padang Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen 101PERATURAN OMBUDSMAN PO 2022
Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Kerja Sama Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen Abstrak 268PERATURAN OMBUDSMAN PO 2022
Peraturan Ombudsman Nomor 54 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen Abstrak 218REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2022
Rekomendasi Tentang Maladministrasi Atas Belum Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Dokumen 294PERATURAN PEMERINTAH 2017
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Dokumen 186UNDANG-UNDANG 2014
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Dokumen 150Pengunjung
908
Hari Ini
1396
Kemarin
12765
Seminggu
25687
Bulan Ini
564026
Tahun Ini
698581
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
