MALADMINISTRASI DALAM PROSES PEMILIHAN RAJA NEGERI RUMAH TIGA, KECAMATAN TELUK AMBON, KOTA AMBON, BERUPA PENETEPAN NY. NOVITA SYLVANA WATTIMENA SEBAGAI RAJA NEGERI RUMAH TIGA YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN SERTA PEMBERHENTIAN RAJA DAN PERDA KOTA AMBON NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG NEGERI DI KOTA AMBON
101PERMASALAHAN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KAWASAN SUB WILAYAH PENGEMBANGAN TANJUNG UMA, BATAM YANG BELUM SELESAI DAN BELUM DAPAT DIMANFAATKAN OLEH INVESTOR
114MALADMINISTRASI PROSES RUISLAG (TUKAR-MENUKAR) HARTA BENDA WAKAF H. BASIR (YAYASAN DAARUL ULUUM AL ISLAMIYAH) YANG MENGALAMI NILAI PENYUSUTAN
117PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI ATAS KASUS YANG SUDAH LENGKAP (P21)
113TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PERBAIKAN TEGANGAN LISTRIK DI PERUMAHAN KELAPA HIJAU RESIDENCE, JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN
Dokumen 171MALADMINISTRASI DALAM PROSES PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP SOR. ITOP REPTIANTO SELAKU PEGAWAI TETAP PT. ASKES (PERSERO)
Dokumen 136MALADMINISTRASI DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN UNIVERSITAS LAKIDENDE OLEH MENTERI RISET,TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI DAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IX
Dokumen 135HILANGNYA SURAT UKUR/GAMBAR SITUASI ATAS SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NO. 34/ 1978 KELURAHAN BIROBULI SELATAN A/N. MOEHD. IDRIS ROE YANG DIJADIKAN AGUNAN KREDIT PADA PT. BANK SULAWESI TENGAH SERTA HILANGNYA DOKUMEN PERTANAHAN YANG SAMA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU
Dokumen 112PENGABAIAN KEWAJIBAN HUKUM MENTERI NEGARA BUMN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERKAIT PEMBERHENTIAN SDR. YASMAN HADI
Dokumen 143MALADMINISTRASI DALAM PROSES PENERBITAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR ATAS NAMA PT. GOLDEN RAMA EXPRESS DAN PT. MITRA PROPERTIMAS
Dokumen 120Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737