DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
PERATURAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 389MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 450MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepahaman Antara DPRD Provinsi Maluku dan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 384MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia dan Universitas Atmajaya Yogyakarta
Dokumen 365MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepahaman Antara Universitas Muhammadiyah Sukabumi dan Ombudsman RI
Dokumen 386MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Kesepakatan Bersama Antara Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia dan Ombudsman Republik indonesia
Dokumen 341MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepakatan antara Ombudsman RI dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Dokumen 347MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepakatan Antara Ombudsman Republik Indonesia Dan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan
Dokumen 433MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepahaman Bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Tentang Upaya Pengawasan Dan Pencegahan Penyiksaan Serta Perlakuan Dan Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Terhadap Setiap Orang Yang Berada Di Tempat Terjadinya Pencabutan Kebebasan, Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia
Dokumen 376MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Bekasi
Dokumen 466Pengunjung
457
Hari Ini
4869
Kemarin
30239
Seminggu
42003
Bulan Ini
779027
Tahun Ini
1726877
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
