Jumat, 20 September 2024 18:26:20
Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Ombudsman Republik Indonesia

DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN

Pencarian Dokumen

PERATURAN

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2014

MALADMINISTRASI DALAM PROSES PEMILIHAN RAJA NEGERI RUMAH TIGA, KECAMATAN TELUK AMBON, KOTA AMBON, BERUPA PENETEPAN NY. NOVITA SYLVANA WATTIMENA SEBAGAI RAJA NEGERI RUMAH TIGA YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN SERTA PEMBERHENTIAN RAJA DAN PERDA KOTA AMBON NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG NEGERI DI KOTA AMBON

101

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2014

PERMASALAHAN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KAWASAN SUB WILAYAH PENGEMBANGAN TANJUNG UMA, BATAM YANG BELUM SELESAI DAN BELUM DAPAT DIMANFAATKAN OLEH INVESTOR

114

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2014

MALADMINISTRASI PROSES RUISLAG (TUKAR-MENUKAR) HARTA BENDA WAKAF H. BASIR (YAYASAN DAARUL ULUUM AL ISLAMIYAH) YANG MENGALAMI NILAI PENYUSUTAN

117

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2010

PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI ATAS KASUS YANG SUDAH LENGKAP (P21)

113

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2010

TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PERBAIKAN TEGANGAN LISTRIK DI PERUMAHAN KELAPA HIJAU RESIDENCE, JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN

Dokumen 171

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2013

MALADMINISTRASI DALAM PROSES PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP SOR. ITOP REPTIANTO SELAKU PEGAWAI TETAP PT. ASKES (PERSERO)

Dokumen 136

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2018

MALADMINISTRASI DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN UNIVERSITAS LAKIDENDE OLEH MENTERI RISET,TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI DAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IX

Dokumen 135

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2013

HILANGNYA SURAT UKUR/GAMBAR SITUASI ATAS SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NO. 34/ 1978 KELURAHAN BIROBULI SELATAN A/N. MOEHD. IDRIS ROE YANG DIJADIKAN AGUNAN KREDIT PADA PT. BANK SULAWESI TENGAH SERTA HILANGNYA DOKUMEN PERTANAHAN YANG SAMA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU

Dokumen 112

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2013

PENGABAIAN KEWAJIBAN HUKUM MENTERI NEGARA BUMN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERKAIT PEMBERHENTIAN SDR. YASMAN HADI

Dokumen 143

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2014

MALADMINISTRASI DALAM PROSES PENERBITAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR ATAS NAMA PT. GOLDEN RAMA EXPRESS DAN PT. MITRA PROPERTIMAS

Dokumen 120

Pengunjung

2831

...

Hari Ini

4745

...

Kemarin

22269

...

Seminggu

39775

...

Bulan Ini

578114

...

Tahun Ini

712669

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

JDIH