PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI DENGAN KEPOLISIAN DAERAH BALI TENTANG PENANGANAN LAPORAN/PENGADUAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN MALADMINISTRASI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Dokumen 120PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI DENGAN KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI NGURAH RAI TENTANG PENCEGAHAN MALADMINISTRASI DAN PENYELESAIAN LAPORAN/PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI NGURAH RAI
Dokumen 122PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI DENGAN KANTOR IMIGRASI KELAS II TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI SINGARAJA TENTANG PENCEGAHAN MALADMINISTRASI DAN PENYELESAIAN LAPORAN/PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR IMIGRASI KELAS II TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI SINGARAJA
Dokumen 277PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI DENGAN INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL TENTANG PROGRAM MAGANG BAGI MAHASISWA INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL
Dokumen 112PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI DENGAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I DENPASAR TENTANG PENCEGAHAN MALADMINISTRASI TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I DENPASAR
Dokumen 123Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen Abstrak 3064Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah
Dokumen Abstrak 612PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI DENGAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B NEGARA TENTANG PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B NEGARA
Dokumen 115PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI DENGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A BANGLI TENTANG PENCEGAHAN MALADMINISTRASI DAN PENYELESAIAN LAPORAN/PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT DUGAAN MALADMINISTRASI TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A BANGLI
Dokumen 113PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI DENGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A KEROBOKAN TENTANG PENCEGAHAN MALADMINISTRASI TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A KEROBOKAN
Dokumen 126Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737