Jumat, 20 September 2024 20:37:44
Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Ombudsman Republik Indonesia

DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN

Pencarian Dokumen

PERATURAN

PERJANJIAN KERJA SAMA PKS 2021

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI DENGAN KEPOLISIAN DAERAH BALI TENTANG PENANGANAN LAPORAN/PENGADUAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN MALADMINISTRASI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Dokumen 120

PERJANJIAN KERJA SAMA PKS 2021

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI DENGAN KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI NGURAH RAI TENTANG PENCEGAHAN MALADMINISTRASI DAN PENYELESAIAN LAPORAN/PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI NGURAH RAI

Dokumen 122

PERJANJIAN KERJA SAMA PKS 2021

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI DENGAN KANTOR IMIGRASI KELAS II TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI SINGARAJA TENTANG PENCEGAHAN MALADMINISTRASI DAN PENYELESAIAN LAPORAN/PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR IMIGRASI KELAS II TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI SINGARAJA

Dokumen 277

PERJANJIAN KERJA SAMA PKS 2021

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI DENGAN INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL TENTANG PROGRAM MAGANG BAGI MAHASISWA INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL

Dokumen 112

PERJANJIAN KERJA SAMA PKS 2021

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI DENGAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I DENPASAR TENTANG PENCEGAHAN MALADMINISTRASI TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I DENPASAR

Dokumen 123

2024

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen Abstrak 3064

2024

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah

Dokumen Abstrak 612

PERJANJIAN KERJA SAMA PKS 2021

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI DENGAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B NEGARA TENTANG PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B NEGARA

Dokumen 115

PERJANJIAN KERJA SAMA PKS 2021

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI DENGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A BANGLI TENTANG PENCEGAHAN MALADMINISTRASI DAN PENYELESAIAN LAPORAN/PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT DUGAAN MALADMINISTRASI TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A BANGLI

Dokumen 113

PERJANJIAN KERJA SAMA PKS 2021

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI DENGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A KEROBOKAN TENTANG PENCEGAHAN MALADMINISTRASI TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A KEROBOKAN

Dokumen 126

Pengunjung

3093

...

Hari Ini

4745

...

Kemarin

22531

...

Seminggu

40037

...

Bulan Ini

578376

...

Tahun Ini

712931

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

JDIH