Rabu, 25 Desember 2024 11:41:52
Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Ombudsman Republik Indonesia

DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN

Pencarian Dokumen

PERATURAN

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2013

MALADMINISTRASI DALAM PROSES PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP SOR. ITOP REPTIANTO SELAKU PEGAWAI TETAP PT. ASKES (PERSERO)

Dokumen 185

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2018

MALADMINISTRASI DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN UNIVERSITAS LAKIDENDE OLEH MENTERI RISET,TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI DAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IX

Dokumen 194

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2013

HILANGNYA SURAT UKUR/GAMBAR SITUASI ATAS SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NO. 34/ 1978 KELURAHAN BIROBULI SELATAN A/N. MOEHD. IDRIS ROE YANG DIJADIKAN AGUNAN KREDIT PADA PT. BANK SULAWESI TENGAH SERTA HILANGNYA DOKUMEN PERTANAHAN YANG SAMA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU

Dokumen 165

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2013

PENGABAIAN KEWAJIBAN HUKUM MENTERI NEGARA BUMN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERKAIT PEMBERHENTIAN SDR. YASMAN HADI

Dokumen 223

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2014

MALADMINISTRASI DALAM PROSES PENERBITAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR ATAS NAMA PT. GOLDEN RAMA EXPRESS DAN PT. MITRA PROPERTIMAS

Dokumen 178

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2017

MALADMINISTRASI DALAM PENYELESAIAN STATUS KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH

164

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2014

Tentang tindakan Maladministrasi Berupa Perbuatan Melampaui Wewenang Wakil Bupati Bima Selaku Penyelenggarakan Tugas -Tugas Pemerintahan Sehari-hari di Kabupaten Bima Dalam Bentuk Penerbitan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/326.007.2014 tanggal 27 Januari 2014 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima atas nama A. Salam sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bolo, Kabupaten Bima, NTB menjadi guru pada SMP Negeri 5 Monta, Kabupaten Bima, NTB

Dokumen 220

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2018

MALADMINISTRASI DALAM PENYETARAAN IJAZAH DOKTOR (S3) LUAR NEGERI DAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DARI DOSEN MENJADI GURU BESAR ATAS NAMA JULYETA PAULINA AMELIA RUNTUWENE OLEH KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Dokumen 206

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2014

MALADMINISTRASI DALAM PENERBITAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR: 171/648.DPTR/V/2007

Dokumen 148

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2014

MALADMINISTRASI DALAM PEMINDAHTUGASAN GURU SMA NEGERI I WONOSARI ATAS NAMA KUSRINI, Spd. MPd dkk

Dokumen 239

Pengunjung

661

...

Hari Ini

1659

...

Kemarin

17356

...

Seminggu

53387

...

Bulan Ini

800822

...

Tahun Ini

935377

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

JDIH