PERMASALAHAN KETIDAKJELASAN HAK ATAS BANTUAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BERUPA MANFAAT PENSIUN DENGAN ASAS UNIFORMULA BAGI KARYAWAN PT. TELKOM
Dokumen 196PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK TENTANG PENERBITAN KARTU KREDIT PEMERINTAH
Dokumen 146PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk. DENGAN OMBUDSMAN RI TENTANG PENJUALAN TIKET PENERBANGAN GARUDA INDONESIA UNTUK KORPORASI
Dokumen 248PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI DENGAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI DENPASAR TENTANG PENCEGAHAN MALADMINISTRASI DAN PENYELESAIAN LAPORAN/PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI DENPASAR
Dokumen 170PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI DENGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PROGRAM MAGANG BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
Dokumen 233PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI DENGAN KEPOLISIAN DAERAH BALI TENTANG PENANGANAN LAPORAN/PENGADUAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN MALADMINISTRASI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Dokumen 179PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI DENGAN KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI NGURAH RAI TENTANG PENCEGAHAN MALADMINISTRASI DAN PENYELESAIAN LAPORAN/PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI NGURAH RAI
Dokumen 169PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI DENGAN KANTOR IMIGRASI KELAS II TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI SINGARAJA TENTANG PENCEGAHAN MALADMINISTRASI DAN PENYELESAIAN LAPORAN/PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR IMIGRASI KELAS II TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI SINGARAJA
Dokumen 356PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI DENGAN INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL TENTANG PROGRAM MAGANG BAGI MAHASISWA INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL
Dokumen 197PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI DENGAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I DENPASAR TENTANG PENCEGAHAN MALADMINISTRASI TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I DENPASAR
Dokumen 167Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737