MALADMINISTRASI DALAM PENYELESAIAN STATUS KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH
122Tentang tindakan Maladministrasi Berupa Perbuatan Melampaui Wewenang Wakil Bupati Bima Selaku Penyelenggarakan Tugas -Tugas Pemerintahan Sehari-hari di Kabupaten Bima Dalam Bentuk Penerbitan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/326.007.2014 tanggal 27 Januari 2014 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima atas nama A. Salam sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bolo, Kabupaten Bima, NTB menjadi guru pada SMP Negeri 5 Monta, Kabupaten Bima, NTB
Dokumen 116MALADMINISTRASI DALAM PENYETARAAN IJAZAH DOKTOR (S3) LUAR NEGERI DAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DARI DOSEN MENJADI GURU BESAR ATAS NAMA JULYETA PAULINA AMELIA RUNTUWENE OLEH KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
Dokumen 141MALADMINISTRASI DALAM PENERBITAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR: 171/648.DPTR/V/2007
Dokumen 108MALADMINISTRASI DALAM PEMINDAHTUGASAN GURU SMA NEGERI I WONOSARI ATAS NAMA KUSRINI, Spd. MPd dkk
Dokumen 193PERMASALAHAN KETIDAKJELASAN HAK ATAS BANTUAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BERUPA MANFAAT PENSIUN DENGAN ASAS UNIFORMULA BAGI KARYAWAN PT. TELKOM
Dokumen 141PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK TENTANG PENERBITAN KARTU KREDIT PEMERINTAH
Dokumen 99PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk. DENGAN OMBUDSMAN RI TENTANG PENJUALAN TIKET PENERBANGAN GARUDA INDONESIA UNTUK KORPORASI
Dokumen 174PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI DENGAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI DENPASAR TENTANG PENCEGAHAN MALADMINISTRASI DAN PENYELESAIAN LAPORAN/PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI DENPASAR
Dokumen 125PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI DENGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PROGRAM MAGANG BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
Dokumen 168Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737