MONITORING PELAKSANAAN REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 02/REK/0682.2009/ITC-02/II/2003 TANGGAL 14 FEBRUARI 2013 KEPADA DIREKTUR UTAMA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. YANG BELUM DILAKSANAKAN
Dokumen 166TIDAK DIKELUARKANNYA SURAT ANJURAN DALAM HAL TIDAK TERCAPAI KESEPAKATAN MELALUI MEDIASI ANTARA SP BCA BERSATU DAN PT BANK BCA Tbk. SERTA PELIMPAHAN WEWENANG DARI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA KE KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI
Dokumen 157PENYAMPAIAN REKOMENDASI MENGENAI DUGAAN MALADMINISTRASI DALAM PROSES PENGEMBALIAN DAN PENYERAHAAN BERKAS PERKARA DARI KEJAKSAAN KE KEPOLISIAN YANG BERULANG-ULANG
Dokumen 154MALADMINISTRASI DALAM PENYELESAIAN PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN ATAU PEKERJA DARI PT. PGNI YANG ANGGARAN PEMBAYARANNYA BERASAL DARI HASIL PENJUALAN ASET PT. PGNI
Dokumen 207PENUNDAAN BERLARUT PEMBAYARAN GANTI RUGI ATAS PENETAPAN JALUR HIJAU DI LOKASI EMPAT SERANGKAI KABUPATEN KOTABARU
164MALADMINISTRASI DALAM PROSES PEMILIHAN RAJA NEGERI RUMAH TIGA, KECAMATAN TELUK AMBON, KOTA AMBON, BERUPA PENETEPAN NY. NOVITA SYLVANA WATTIMENA SEBAGAI RAJA NEGERI RUMAH TIGA YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN SERTA PEMBERHENTIAN RAJA DAN PERDA KOTA AMBON NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG NEGERI DI KOTA AMBON
140PERMASALAHAN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KAWASAN SUB WILAYAH PENGEMBANGAN TANJUNG UMA, BATAM YANG BELUM SELESAI DAN BELUM DAPAT DIMANFAATKAN OLEH INVESTOR
161MALADMINISTRASI PROSES RUISLAG (TUKAR-MENUKAR) HARTA BENDA WAKAF H. BASIR (YAYASAN DAARUL ULUUM AL ISLAMIYAH) YANG MENGALAMI NILAI PENYUSUTAN
219PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI ATAS KASUS YANG SUDAH LENGKAP (P21)
161TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PERBAIKAN TEGANGAN LISTRIK DI PERUMAHAN KELAPA HIJAU RESIDENCE, JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN
Dokumen 230Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737