DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
PERATURAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepahaman Antara Universitas Muhammadiyah Magelang dengan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 374MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepahaman Antara Universitas Ahmad Dahlan dengan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 354MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepakatan Antara Ombudsman Republik Indonesia Dengan Universitas Prima Indonesia Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Di Universitas Prima Indonesia
Dokumen 331MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
Dokumen 351MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepakatan Antara Ombudsman Republik Indonesia Dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
Dokumen 332MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepahaman Antara Ombudsman RI dengan Universitas Papua
Dokumen 442MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepakatan Antara Ombudsman Republik Indonesia Dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Dokumen 330MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pendayagunaan dan Reformassi Birokrasi, Kementerian Dalam Negari, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kantor Staf Presiden dengan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Sinergi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Menggunakan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
Dokumen 547MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepakatan Antara Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
Dokumen 320MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepakatan Antara Ombudsman Republik Indonesia Dan Pemerintah Kota Padang Panjang Tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kota Padang Panjang
Dokumen 344Pengunjung
192
Hari Ini
4869
Kemarin
29974
Seminggu
41739
Bulan Ini
778763
Tahun Ini
1726613
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
