DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
PERATURAN
REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2010
EXTRACT VONNIS, EKSEKUSI, PEMIDANAAN YANG DIJALANI MELEBIHI MASA HUKUMAN YANG DINYATAKAN DALAM AMAR PUTUSAN DAN SURAT PENETAPAN PERPANJANGAN PENAHANAN
111REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2014
MALADMINISTRASI DALAM BENTUK PENGABAIAN KEWAJIBAN HUKUM OLEH PEMERINTAHAN PROVISIN DKI JAKARTA Cq. DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN TERKAIT BELUM DILAKUKANNYA PEMBEBASAN DAN PEMBAYARAN GANTI RUGI TANAH ATAS NAMA SEMAN BIN BOIH YANG TERKENA SK GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 68 TAHUN 1977 TENTANG PENETAPAN PENGUASAAN PERENCANAAN DAERAH KERJA BIDANG TANAH SEBAGAI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Dokumen 116REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2014
PENUNDAAN BERLARUT PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK ATAS NAMA DOKTER DANIEL RICHARD H., SPOG.
Dokumen 105REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2013
DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG (MALADMINISTRASI) DALAM PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) THE RAYJA COTTAGE YANG BERLOKASI DI KAWASAN SUMBER MATA AIR GEMULO
Dokumen 118REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2013
TINDAKAN SATPOL PP SEMARANG KARENA MELALAIKAN KEWAJIBAN HUKUM UNTUK MELAKUKAN PENERTIBAN DAN PEMBONGKARAN PEMBANGUNAN TOWER BTS OLEH PT LINGGAJATI AL. MANSHURIN YANG TIDAK BERIJIN (TIDAK ADA IMB) DAN MENIMBULKAN GANGGUAN BAGI WARGA JATISARI TALIASIH, JATISAR, MIJEN, KOTA SEMARANG
120REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2013
MONITORING PELAKSANAAN REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 02/REK/0682.2009/ITC-02/II/2003 TANGGAL 14 FEBRUARI 2013 KEPADA DIREKTUR UTAMA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. YANG BELUM DILAKSANAKAN
Dokumen 125REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2013
TIDAK DIKELUARKANNYA SURAT ANJURAN DALAM HAL TIDAK TERCAPAI KESEPAKATAN MELALUI MEDIASI ANTARA SP BCA BERSATU DAN PT BANK BCA Tbk. SERTA PELIMPAHAN WEWENANG DARI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA KE KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI
Dokumen 114REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2013
PENYAMPAIAN REKOMENDASI MENGENAI DUGAAN MALADMINISTRASI DALAM PROSES PENGEMBALIAN DAN PENYERAHAAN BERKAS PERKARA DARI KEJAKSAAN KE KEPOLISIAN YANG BERULANG-ULANG
Dokumen 107REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2013
MALADMINISTRASI DALAM PENYELESAIAN PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN ATAU PEKERJA DARI PT. PGNI YANG ANGGARAN PEMBAYARANNYA BERASAL DARI HASIL PENJUALAN ASET PT. PGNI
Dokumen 144REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2014
PENUNDAAN BERLARUT PEMBAYARAN GANTI RUGI ATAS PENETAPAN JALUR HIJAU DI LOKASI EMPAT SERANGKAI KABUPATEN KOTABARU
111Pengunjung
2729
Hari Ini
4745
Kemarin
22167
Seminggu
39673
Bulan Ini
578012
Tahun Ini
712567
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
