DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
PERATURAN
PERATURAN PEMERINTAH PP 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Dokumen 679PERATURAN PEMERINTAH PP 1977
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Dokumen 1107PERATURAN KEMENTERIAN 2021
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022
Dokumen 607UNDANG-UNDANG UU 2022
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Dokumen 917UNDANG-UNDANG UU 2019
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Dokumen 1150UNDANG-UNDANG UU 2011
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Dokumen 630KEPUTUSAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021
Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 137 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemutakhiran Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 429KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 133 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 590KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 35 Tahun 2022 tentang Lingkup Sektor dan Substansi Pada Keasistenan Utama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 1523SURAT EDARAN SE 2017
Surat Edaran Nomor 005/ORI-SE/III/2017 tentang Penunjukan Pelaksana Harian Kepala Perwakilan Dalam Hal Kepala Perwakilan Tidak Berada Di Kantor
Dokumen 483Pengunjung
4043
Hari Ini
4306
Kemarin
32523
Seminggu
40720
Bulan Ini
777744
Tahun Ini
1725594
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
