DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "1"
KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2019
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 195 TAHUN 2019 TENTANG PENERAPAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 493SURAT EDARAN SE 2022
SURAT EDARAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG IMBAUAN PENCEGAHAN GRATIFIKASI
Dokumen 547PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2019
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA
Dokumen 1291PERATURAN KEMENTERIAN 2019
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
Dokumen 645KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan
Dokumen 764KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 TENTANG PENCABUTAN IZIN KONSESI KAWASAN HUTAN
Dokumen 1517KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2019
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 144 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PROGRAM ARSIP VITAL DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 510KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 392 TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM LEGISLASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PRIORITAS TAHUN 2022
Dokumen 548KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2019
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen Abstrak 593PERATURAN KEMENTERIAN 2011
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 67 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN EVALUASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH
Dokumen 638Pengunjung
4485
Hari Ini
22703
Kemarin
90043
Seminggu
166582
Bulan Ini
1012021
Tahun Ini
1959871
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
