DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "14"
KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2018
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 140/ORI-SK/VI/2018 tentang Standar Pelayanan Penanganan Laporan/Pengaduan Masyarakat Terkait Pelayanan Publik di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 704PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PERPU 2014
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Dokumen 407UNDANG-UNDANG UU 2008
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Dokumen 364UNDANG-UNDANG UU 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Dokumen 514PERATURAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN 2016
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KUALITAS HASIL KEGIATAN ANALIS KEBIJAKAN
Dokumen 585KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2019
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 144 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PROGRAM ARSIP VITAL DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 369KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2019
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen Abstrak 399UNDANG-UNDANG UU 2008
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Dokumen 463PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2014
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 331PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2013
Peraturan Ombudsman Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Asisten Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 893Pengunjung
1121
Hari Ini
3590
Kemarin
17641
Seminggu
50928
Bulan Ini
421403
Tahun Ini
1369253
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
