Selasa, 29 April 2025 07:32:55

DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN

Pencarian Dokumen

DOKUMEN TAGS "SK"

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 246 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA LAKSANA TAHAPAN PELAKSANAAN PERLAKUAN SARAN

Dokumen 639

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 229 TAHUN 2021 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021

Dokumen 446

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 184 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI BAKAL CALON ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen 496

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 213 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Dokumen 357

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2020

Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Pedoman Klasifikasi Laporan Masyarakat Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen 549

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2020

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 150 TAHUN 2020 TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen 388

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2020

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 148 TAHUN 2020 TENTANG TIM PENGARAH SISTEM LAYANAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020

Dokumen 335

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2019

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 031/ORI-SK/II/2019 TENTANG PENGAMPU UNIT KERJA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen 341

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2015

Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 79 Tahun 2015 tentang Daftar Hadir Insan Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen 369

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2018

Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 171/ORI/SK/VII/2018 tentang Logo Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen 630

Pengunjung

1051

...

Hari Ini

2509

...

Kemarin

15376

...

Seminggu

151134

...

Bulan Ini

364930

...

Tahun Ini

1312780

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

JDIH