DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "1"
PERATURAN PEMERINTAH PP 2021
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Dokumen 799PERATURAN KEMENTERIAN 2022
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
Dokumen 429KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2017
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 022/ORI-SK/III/2017 tentang Penataan Kembali Wilayah Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah
Dokumen 627KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 117 Tahun 2022 tentang Daftar Arsip Vital di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 624KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 120 Tahun 2022 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2022
Dokumen 563KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 214 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik Penanganan Laporan/ Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 1084KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2018
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 140/ORI-SK/VI/2018 tentang Standar Pelayanan Penanganan Laporan/Pengaduan Masyarakat Terkait Pelayanan Publik di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 1023PERATURAN KEMENTERIAN 2018
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
Dokumen 883PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2018
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Dokumen 3202PERATURAN PEMERINTAH PP 2019
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelengaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
Dokumen 1011Pengunjung
6159
Hari Ini
22703
Kemarin
91719
Seminggu
168259
Bulan Ini
1013698
Tahun Ini
1961550
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
