Nota Kesepahaman antara Institut Agama Islam Negeri Kudus dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kudus
Dokumen 245Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Pati tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
Dokumen 215Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Temanggung tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Dokumen 238Nota Kesepahaman antara Ombudsman RI dan Pemerintah Kabupaten Sragen tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
Dokumen 264Nota Kesepahaman antara Ombudsman RI dan Pemerintah Kabupaten Purworejo tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
Dokumen 255Nota Kesepahaman antara Ombudsman RI dan Pemerintah Kabupaten Pemalang tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
Dokumen 234Nota Kesepakatan antara Ombudsman RI dan Pemerintah Kabupaten Kebumen tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
Dokumen 293Nota Kesepakatan antara Ombudsman RI dan Pemerintah Kabupaten Blora tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
Dokumen 271Nota Kesepakatan antara Ombudsman RI dan Pemerintah Kota Magelang tentang Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
Dokumen 314Nota Kesepahaman antara Ombudsman RI dengan Universitas Islam Negeri Arraniry tentang Pelaksanaan Terdakwa Perguruan Tinggi dalam Rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen 209
Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737