Rabu, 29 Oktober 2025 06:21:12

DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN

Pencarian Dokumen

DOKUMEN TAGS "3"

UNDANG-UNDANG UU 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Dokumen 1779

UNDANG-UNDANG UU 2006

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dokumen 682

UNDANG-UNDANG UU 2013

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dokumen 569

UNDANG-UNDANG UU 2008

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen 832

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2013

MALADMINISTRASI DALAM PENYELESAIAN PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN ATAU PEKERJA DARI PT. PGNI YANG ANGGARAN PEMBAYARANNYA BERASAL DARI HASIL PENJUALAN ASET PT. PGNI

Dokumen 415

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2013

MALADMINISTRASI DALAM PROSES PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP SOR. ITOP REPTIANTO SELAKU PEGAWAI TETAP PT. ASKES (PERSERO)

Dokumen 339

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2013

PERMASALAHAN KETIDAKJELASAN HAK ATAS BANTUAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BERUPA MANFAAT PENSIUN DENGAN ASAS UNIFORMULA BAGI KARYAWAN PT. TELKOM

Dokumen 373

PERJANJIAN KERJA SAMA PKS 2015

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk. DENGAN OMBUDSMAN RI TENTANG PENJUALAN TIKET PENERBANGAN GARUDA INDONESIA UNTUK KORPORASI

Dokumen 498

PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2015

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR SEK-123a.PL.03.01 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAN DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen 585

PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2020

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024

Dokumen 545

Pengunjung

4426

...

Hari Ini

13833

...

Kemarin

53265

...

Seminggu

123419

...

Bulan Ini

968858

...

Tahun Ini

1916710

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

JDIH